SJSN  
  Sistem Jaminan Sosial Nasional
 
 
JAJAK PENDAPAT
Menurut Saudara, Apakah program-program SJSN layak diselenggarakan oleh BUMN berbadan hukum Persero?
 
 
 
Setelah membaca editorial Agenda Reformasi Jamsos: Penantian UU BPJS dan Artikel 17 ketentuan pembeda BUMN, PT dan BPJS, apakah saudara menghendaki penyelenggaraan program-program SJSN dikelola dalam bentuk badan hukum:
 
 
 
Hit Pengunjung
Hit counter 3258402 Hit
Kalender
April 2014 May 2014
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Week 14 1 2 3 4 5
Week 15 6 7 8 9 10 11 12
Week 16 13 14 15 16 17 18 19
Week 17 20 21 22 23 24 25 26
Week 18 27 28 29 30
Hak Cipta


Pengutipan isi tulisan diperbolehkan dengan menyebutkan nama Penulis dan sumber penulisan (judul dan URL-alamat website terkait), sepanjang tidak untuk kebutuhan komersil, serta sesuai dengan etika penulisan yang berlaku.

Copyright ©2009

UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN merupakan tonggak sejarah dimulainya reformasi menyeluruh sistem jaminan sosial di Indonesia. Reformasi program jaminan sosial yang berlaku saat ini penting karena peraturan pelaksanaan yang berlaku masih bersifat parsial dan tumpang tindih, manfaat program belum optimal dan jangkauan program yang terbatas, serta hanya menyentuh sebagian kecil masyarakat.

BERITA UTAMA
deface by dzTeDz
Empat Tahun Proses Penyusunan UU SJSN

UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pengimplementasian UU No. 40 Tahun 2004
pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
memerlukan penyelesaian beberapa agenda, yang meliputi agenda bidang regulasi, agenda bidang pengorganisasian, pembangunan peran serta pemangku kepentingan, serta perluasan kepesertaan dan manfaat program jaminan sosial.

UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk pengimplementasiannya memerlukan kelengkapan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (PerPres). Bahkan sebuah Undang-Undang yang mengatur pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus pula diterbitkan sebagai perwujudan amanat UU No. 40 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1).
39 Peraturan Perundangan Perlu Diharmonisasikan dengan UU SJSN
Pemahaman UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN) saat ini masih multi tafsir dan menjadi perdebatan tentang isi dan makna UU tersebut, disamping terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No. 07/PUU-III/2005 tentang perlu dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang mengatur badan penyelenggara jaminan sosial.
Studi ini melibatkan 8 (delapan) rumah sakit umum yang terdiri atas 1 (satu) rumah sakit umum swasta dan 7 (tujuh) rumah sakit umum Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Kota dan Kabupaten. Pada prinsipnya rumah sakit swasta maupun umum, dapat disiapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan model kontrak kerjasama rumah sakit dengan jaminan kesehatan sosial.




PEMERINTAH
Kementerian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat
Departemen Kesehatan RI
Depnakertrans
Depsos
Nasional
Jamsostek
Askes
TAspen
ASABRI
INTERNASIONAL
GTZ
GVG
PUBLIKASI
 Publikasi buku
Publikasi buku
 Laporan Rakernas
 Publikasi buku